SUHA TAX Info #010/23
Keluarga dalam sudut pandang pajak (Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2008, Tentang PPh) adalah suatu unit ekonomi paling kecil, sehingga suami dan istri adalah merupakan satu kesatuan, oleh karena itu penghasilan suami adalah merupakan juga penghasilan istri dan sebaliknya. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila kondisi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.
Misalnya pada tahun 2022, Tn. A sebagai Lawyer memiliki penghasilan per tahun Rp.1M, dan istrinya Tn. A sebutlah namanya Ny.B merupakan pegawai negeri dan pekerjaan tidak ada hubungan dengan pekerjaan suami memiliki penghasilan (gaji) Rp.100 juta, maka dalam penghitungan PPh terutang Tn.A, hanya akan dihitung dari Rp.1 M, karena penghasilan istrinya sudah dipajaki oleh pemberi kerja dan dalam SPT suami, penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final.
Tetapi, dengan menggunakan contoh Tn. A diatas, misalkan istrinya memiliki keterampilan dalam membuat masakan, awal tahun 2022 membuka restoran “Asik Resto” dan selama tahun 2022 mencatatkan penghasilan restoran sebanyak Rp.1,5 M., sebagai konsekwensi istrinya bertransformasi menjadi wajib pajak dengan multi income, dengan demikian penghasilan istri Tn. A dari gaji (Rp.100jt) dan usaha (Rp.1,5M), harus digabungkan dalam penghitungan pajak terutang Tn.A, atau dengan kata lain dilakukan pengabungan penghasilan.
Konsekwensi yang timbul akibat adanya perubahan kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak, akan mengakibatkan konsekwensi perpajakan yang sangat signifikan, disinilah pentingnya mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku dalam rangka mengefisienkan pajak terutang.
Untuk kepentingan konsultasi terkait dengan perpajakan dan tax planning, dengan senang hati kami akan membantu anada, hubungi kami
KKP Subur Harahap dan Rekan
Dr. Subur Harahap, SE, Ak, MM, CA, CMA, CPA, BKP
http://www.suhaplanner.com, email: konsultan@suhaplanner.com
WA. 087881791990
Recent Comments